Mashuri Derajat, pengamat politik Instika Annuqoyah Guluk-Guluk, menyayangkan statemen Bupati Sumenep, Abuya Busro Karim tentang dukungannya terhadap kepulauan yang ingin menjadi kabupaten. Karena dukungan itu hanya sekedar lontaran bahasa saja, tapi tidak ada langkang-langkah menuju kepada hal tersebut.

"Dukugan itu hanya sebatas hiburan saja dari keluhan-keluhan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat kepulauan. dan itu jangan-jangan sebagai cara untuk menutup diri dari rendahnya sikap pemerintah Kabupaten Sumenep salami ini terhadap kepualuan. Persoalannya bukan asal mendukung, tapi bagaimana pemerintah meningkatkan perekonomian dan pendidikan di kepulauan. Saya sangat menyayangkan, kenapa Bupati semerta-merta mendukung. Tapi tidak melakukan apa-apa untuk menjadikan kepulauan sebagai kabupaten, mendukung itu tidak hanya sekedar bahasa, tapi harus ada langkah-langkah kongkrit," papar Mashuri

Menurut Mashuri, untuk menjdikan kepulaun sebagai kabupaten, maka yang harus dipersiapkan adalah SDM kepulauan terlebih dahulu. Sehingga kalau nanti dipakasakan menjadi kabupaten kepulauan, maka SDMnya akan diambilkan dari luar kepulauan yang pada akhirya akan berdampak negatif kepada masyarakat kepulauan.

"Secara politik, apakah kepulauan bisa menjadi kabupaten? Selama ini untuk kepulaun menjadi kabupaten, itu belum siap. Karena selama ini kepulaun masih punya ketergantungan yang sangat tinggi ke luar daerah. Seperti Ketergantungan kepada Sumenep dan Sitobondo. Dari ketergantungan itu, maka tidak mudah untuk menjadikan kepulauan sebagai Kabupaten," Imbuhnya

Sebelumnya, pada acara Musyawarah Besar (Mubes) II Masyarakat Kepulauan, Bupati Sumenep, Abuya Busro Karim memberikan dukungan kepada masyarakat kepulauan untuk membentuk kabupaten sendiri. Karena, Busro tidak keberatan jika kepulauan menjadi kabupaten.

Sementara itu, Badrul Aini, anggota komis A DPRD Kabupaten Sumenep asal kepulauan mengungkapkan, mencuatnya wacana kepulauan ingin berpisah dari Kabupaten Sumenep, setelah Bupati Sumenep datang dari Amerika memberikan statemen bahwa pemekaran itu adalah solusi yang sangat baik untuk pemerataan pembangunan.

"Sebenarnya kalau kita melihat apa yang terjadi belakangan ini, mungkin dipicu oleh statemen Bapak Bupati ketika datang dari Amerika. Yang mana beliau menyampaikan oleh-olehnya itu bahwa, pemekaran itu adalah solusi yang sangat baik untuk pemerataan pembangunan," Ungkap Badrul

Dia menambahkan, melihat wacana pemekaran di Kabupaten Sumenep, sebenarnya tidak terlepas dari pemekaran Propinsi Madura, dimana salah satu syarat pemekaran propinsi itu minimal mempunyai lima kabupaten. Sementara Madura masih ada empat kapupaten, diantaranya Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pemekasan, dan Sumenep.

Ketika mengacu kepada hal tersebut, maka hanya Kabupaten Sumenep yang bisa dimekarkan, menjadi kabupaten kepulauan. Karena luas kepulauan, jika diukur dari masa lembu, sampai kalianget hampir sama dengan pulau jawa.

"Mana yang akan lebih menguat, apakah wacana kepulauan menjadi kabupaten atau Madura ingin jadi Propinsi? Itu sebenarnya ada sismbiosis mutualisme, Madura tidak akan pernah jadi propinsi ketika hanya empat kabupaten. Disinilah kita melihat bahwa harus ada daerah yang dipecah menajadi dua untuk dijadikan kabupaten," Ujar Badrul

Pihaknya sudah mendalami kajian, ketika kepualauan akan menjadi kabupaten, ternyata ada kepulauan yang tidak ingin bergabung. Seperti kepulaun sepudi yang tidak ingin bergabung dengan kagaian, begitu pula raas. Untuk menjadi kabupaten itu harus ada lima kecamatan.

"Kepulauan masa lembu waktu itu juga tidak mau, sehingga kangian setelah dipecah menjadi Kecamtan Kagaian, maka solusinya waktu itu adalah sapeken kita harus pecah," imbuhnya

Setelah pihaknya menguatkan kembali tentang wacana ini, sehingga dari kepulauan Masalembu, Sepudi, Raas sudah mulai merapatkan barisan, bahwa persyaratan untuk menjadi kabupaten harus ada lima kecamatan tidak ada persoalan.

Disamping itu, wacana awal dari kepulauan ini adalah kerena tidak ada pemerataan dalam bidang pembangunan, sehingga pembangunan di kepulauan berjalan dengan apa adanya yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Apalagi, ketimpangan masih disana sini.

"Untuk pemekaran kabupaten itu perlu dari bawah, pertama harus ada pemekaran Desa menjadi pemekaran Kecamatan, kemudian Kecamatan baru menjadi pemekaran Kabuapten,". Pungkasnya (her)